Hoax! Pengelola KEK Kura-Kura Bali Bantah Isu Wajib Serahkan KTP untuk Sembahyang di Pura Tirtha Harum

DENPASAR - Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura-Kura Bali menegaskan bahwa isu mengenai kewajiban warga Desa Serangan atau pemedek untuk menyerahkan KTP saat hendak sembahyang di Pura Tirtha Harum adalah tidak benar atau hoaks.

“Itu tidak ada. Kalau warga Desa Serangan dengan pakaian adat ingin sembahyang, mereka bisa langsung masuk tanpa kendala. Informasi itu mungkin berasal dari zaman dahulu sekali, tetapi tiga tahun terakhir hal tersebut tidak terjadi, ” ujar Head of Communication PT Bali Turtle Island Development (BTID), Zaky Hakim, di Denpasar, Selasa, 17/12/2024.

Baca juga: Anggia Erma Rini: Mengelola Sampah Harus dengan kebijakan yang Komprehensif

Pernyataan ini merespons beredarnya kabar bahwa akses warga lokal ke KEK Kura-Kura Bali diperketat. Dalam klarifikasinya, Zaky menjelaskan bahwa pengawasan di kawasan tersebut dilakukan karena KEK Kura-Kura Bali melibatkan berbagai investor dan aktivitas konstruksi yang intensif. 

Baca juga: Warga Terisolasi Pasca Longsor di Pessel, Gubernur Mahyeldi Pastikan Beras 2,16 Ton dan Logistik Lainnya Segera Tiba

Namun, untuk keperluan persembahyangan, tidak ada kewajiban menunjukkan KTP.

“Kalau untuk upacara sehari-hari, warga bisa masuk dengan aman. Mungkin hanya untuk upacara besar, seperti membawa rombongan atau alat musik tradisional baleganjur, diperlukan pemberitahuan kepada desa adat atau surat untuk koordinasi, ” tambahnya.

Baca juga: Slamet Pertanyakan Kinerja Perhutani Soal Kelola Hutan Jawa

Keamanan dan Aktivitas Konstruksi

Zaky juga menjelaskan bahwa pemberitahuan sebelumnya untuk rombongan umat dilakukan demi keselamatan bersama. Kawasan KEK Kura-Kura Bali masih dalam tahap konstruksi dengan banyak alat berat yang keluar masuk lokasi.

Baca juga: Kodim dan Polres Bersinergi Wujudkan Klungkung Bersih dan Sehat

“Ini semua untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Kami berkomitmen menjaga keselamatan warga yang hendak melaksanakan persembahyangan, ” katanya.

Baca juga: Dony Maryadi Oekon: Tambang Pasir Laut Jangan Sampai Rugikan Masyarakat

Akses Terbatas untuk Umum

Selain isu warga lokal, terdapat juga keluhan dari masyarakat umum terkait larangan masuk ke kawasan KEK yang dinilai eksklusif. Menanggapi hal ini, Zaky mengatakan bahwa area seluas 498 hektare tersebut masih dalam tahap pengembangan dan pengawasan ketat diberlakukan untuk kenyamanan serta keamanan bersama.

Namun, masyarakat tetap diizinkan mengunjungi area tertentu seperti Kampus United In Diversity atau outlet kopi Starbucks yang sudah beroperasi di kawasan tersebut.

Rencana Pengembangan Kawasan

KEK Kura-Kura Bali dirancang sebagai kawasan pariwisata yang mendukung berbagai aktivitas publik dan privat. Pada 2025 mendatang, investor akan melanjutkan pembangunan marina, sekolah internasional, dan hunian mewah.

Baca juga: Komisi VII DPR RI Desak Kementerian ESDM Perbaiki Ekosistem Pertimahan

“Kami pastikan, ketika semua sudah siap, kawasan ini akan lebih terbuka untuk masyarakat. Namun, ada beberapa area yang memang dirancang khusus untuk menjaga kesunyian, sementara area lain didedikasikan untuk keramaian atau acara pesta, ” jelas Zaky.

Hingga akhir 2024, pengelola KEK telah memenuhi 75 persen target investasi sesuai dengan visi keberlanjutan yang mereka emban. 

Kawasan ini diharapkan menjadi pusat pariwisata dan investasi berkelas dunia dengan tetap mengedepankan hubungan baik dengan masyarakat lokal. (Ray)